A S O S I A S I

P E M B I M B I N G

K E M A S Y A R A K A T A N

 I N D O N E S I A

Dalam kondisi seperti ini, adalah sebuah keniscayaan bahwa sebuah ikatan profesi PK akan memberikan dorongan untuk semakin meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut Soerjono Soekanto, hubungan kesamaan kebutuhan dalam menjalani keseharian akan lebih efektif dan efisien apabila direkatkan dalam sebuah kelembagaan sosial. Oleh karena itu, diperlukan suatu wadah komunikasi antar-PK diseluruh Indonesia yaitu Asosiasi Profesi Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia atau disingkat APPKI untuk mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi PK yang lebih efektif dan efisien.

 

Visi

Terwujudnya organisasi profesi Pembimbing Kemasyarakatan yang terdepan dalam pengembangan praktek dan pengetahuan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial, serta penegakkan hukum dan HAM dalam perspektif nasional dan internasional.

 

Misi

  1. Mengembangkan praktek dan pengetahuan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan dari Pembimbing Kemasyarakatan;
  2. Memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam pengembangan pembimbingan, pendampingan dan pengawasan yang berorientasi pada etika, tanggung jawab, dan penegakkan hukum;
  3. Berpartisipasi aktif di dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik melalui upaya organisasi yang sah dan dalam perspektif nasional dan internasional.

 

PROFIL APKI

gambar

Latar Belakang

Adanya dinamika masyarakat saat ini yang begitu cepat, tentu menjadi tantangan bagi PK untuk sejauhmana mampu meyakinkan masyarakat untuk menerima kembali salah satu anggota masyarakatnya, dan bersama-sama melakukan pembimbingan serta pengawasan dalam rangka keberhasilan reintegrasi sosial pelanggar hukum yang bersangkutan. Dalam hal ini, maka kualitas profesinalisme PK sangat diperlukan. Seiring dengan disahkannya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada 30 Juli 2012, peranan PK menjadi sangat strategis atau bisa jadi bahkan menentukan. PK berada pada setiap proses peradilan anak bersama-sama dengan penegak hukum lainnya mengupayakan diversi dan melaksanakan proses peradilan anak dengan pendekatan keadilan restorative berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan pembuatan penelitian kemasyarakatan.

995085_1374626392844154_1386295086763291416_n